Selamat datang di KPKNL Jember, melayani dengan SENYUM, SEnang, NYaman, Unggul dan Memuaskan

Statistik Kunjungan

Hubungi KPKNL Jember

Telp : 0331-428758, 428760
Fax : 0331-428760
Email : kpknljember.djkn@gmail.com / kpknljember.bmn@gmail.com
Ada kesalahan di dalam gadget ini

Berbagi Informasi

Berbagi Informasi
klik gambar, utk kirim berita

klik untuk menuju Facebook - KPKNL Jember

Pengadaan Barang dan Jasa

Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Senin, 07 April 2014

PostHeaderIcon DJKN Terbitkan Peraturan Baru Tentang Sewa BMN dan Penghapusan BMN

Dua peraturan baru diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 174/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

PMK Sewa BMN, sumber : www.djkn.depkeu.go.id

Perubahan dasar pengaturan sewa BMN yang berasal dari eks Pertamina dan yang berasal dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, dan panas bumi terdapat pada perubahan pasal 75 dimana sepanjang tarif sewanya belum diatur dalam PMK tersendiri, maka ketentuan tarifnya mengacu kepada PMK Nomor 33/PMK.06/2012. Sementara penyempurnaan pengaturan sewa BMN di Lingkungan TNI dituangkan dalam penambahan huruf d pada ayat (1) Pasal 76 dan perubahan Pasal 77.
Sebagaimana diketahui, UU Nomor 34 Tahun 2004 melarang TNI melakukan aktivitas bisnis. Sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 43 tahun 2009 dan PMK No.23/PMK.06/2010 untuk mengambil alih aktivitas bisnis TNI. Seiring dengan perkembangan kondisi dan praktik umum yang berlaku di tengah masyarakat, peraturan tentang pemanfaatan BMN di Lingkungan TNI perlu disesuaikan. Salah satunya dilakukan melalui penambahan huruf d ayat (1) pasal 76 dan perubahan pasal 77 Kemenkeu PMK Nomor 174/PMK.06/2013 yang mengatur formula tarif sewa BMN di Lingkungan TNI sebagaimana dimaksud PMK Nomor 23/PMK.06/2010 tidak lagi mengacu pada ketentuan PMK Nomor 96/PMK.06/2007, melainkan mengacu pada PMK Nomor 33/PMK.06/2012.
PMK Penghapusan BMN, sumber : www.djkn.depkeu.go.id
PMK 50/PMK.06/2014 hadir dengan memberikan pengaturan yang lebih jelas dibandingkan dengan peraturan pendahulunya. Selain itu, ada beberapa hal baru yang diatur sebagai respon atas praktik penghapusan BMN berdasarkan peraturan yang lama. Hal-hal baru tersebut sebagai berikut.
Prinsip umum penghapusan (alur pelaksanaan penghapusan)
Dalam PMK 96/PMK.06/2007, penghapusan dilakukan sebelum dilakukannya pemindahtanganan/penyerahan kepada pengelola/alih status penggunaan (sebelum adanya berita acara serah terima). Sedangkan dalam PMK 50/PMK.06/2014, penghapusan dilakukan setelah pemindahtanganan/penyerahan kepada pengelola/alih status penggunaan.
Pengaturan penghapusan BMN pada Pengelola Barang lebih rinci
PMK 96/PMK.06/2007 mengatur tahapan penghapusan secara umum dan tidak dirinci pada penyebab penghapusan. Sementara itu, PMK 50/PMK.06/2014 telah mengatur secara lebih rinci sesuai dengan alasan dilakukan penghapusan, yang meliputi Pemindahtanganan; Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; Pemusnahan; Sebab-sebab lain; Penyerahan kepada Pengguna Barang; dan Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghapusan BMN berupa Aset Tak Berwujud (ATB)
Dalam pengaturan penghapusan, PMK 96/PMK.06/2007 tidak secara eksplisit mengatur mengenai penghapusan aset tidak berwujud. Sedangkan PMK 50/PMK.06/2014 telah secara eksplisit mengatur mengenai tata cara penghapusan aset tidak berwujud.
Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain
Dalam PMK 96/PMK.06/2007 tidak secara terinci mengatur sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan. Sementara itu, PMK 50/PMK.06/2014 menyajikan secara lebih terinci prosedur penghapusan karena sebab-sebab lain, yaitu hilang; rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan-ikan-tanaman; dan keadaan kahar (force majeur) sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan mencakup BMN rusak berat.
Penambahan jangka waktu penerbitan keputusan penghapusan pada Pengguna Barang
Sebelumnya jangka waktu diterbitkannya keputusan penghapusan sesuai PMK 96/PMK.06/2007 adalah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemindahtanganan/alih status BMN ditandatangani. Dalam praktek, jangka waktu 1 (satu) bulan dirasakan terlalu singkat. Oleh karena itu, PMK 50/PMK.06/2014 mengatur bahwa Keputusan Penghapusan BMN diterbitkan paling lama  2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).
Catatan
Sebagai catatan, PMK 50/PMK.06/2014 ini berlaku tiga bulan sejak diundangkan, atau berlaku sekitar pertengahan bulan Juni 2014. Apabila ingin mendapatkan PMK ini dapat diunduh pada portal DJKN pada halaman: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/peraturan

1 komentar:

Khairudin Aja mengatakan...

Semoga azas Kebangsaan Indonesia dari Leluhur Bangsa ini telah dan akan masuk dalam segenap Keputusan a.l.; 1.Niat untuk kebaikan Bangsa (Bismillah), 2.Mengutamakan Kesadaran berbangsa yang besar; 3.Terciptanya Kerukunan berbangsa dan bernegara, 4.Terjaganya Keselamatan bangsa termasuk wilayah NKRI, 5.Menuju Kebahagiaan berbangsa yaitu adil & makmur, 6.Selalu mengingatkan pada Ketuhanan YME . wslm

Posting Komentar

Aplikasi SIMAN

Aplikasi SIMAN
Informasi Tentang SIMAN, klik gambar

Informasi Layanan

SIMAK BMN 2011

SIMAK BMN 2011
klik gambar utk download

Berlangganan Berita KPKNL Jember, masukkan email anda


klik utk download layanan unggulan DJKN

Informasi / Pengumuman Lelang

Informasi / Pengumuman Lelang
Klik gambar untuk informasi lelang

Media Kekayaan Negara

Media Kekayaan Negara
klik gambar untuk lihat Media KN 05 GRATIS !!!

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 dapat diunduh di sini.

Kurs Lengkap klikbca

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga