Selamat datang di KPKNL Jember, melayani dengan SENYUM, SEnang, NYaman, Unggul dan Memuaskan

Statistik Kunjungan

Hubungi KPKNL Jember

Telp : 0331-428758, 428760
Fax : 0331-428760
Email : kpknljember.djkn@gmail.com / kpknljember.bmn@gmail.com
Ada kesalahan di dalam gadget ini

Berbagi Informasi

Berbagi Informasi
klik gambar, utk kirim berita

klik untuk menuju Facebook - KPKNL Jember

Pengadaan Barang dan Jasa

Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Rabu, 14 Agustus 2013

PostHeaderIcon Menkeu : DJKN Memerlukan Credit Analyst Kekayaan Negara

sumber : www.djkn.depkeu.go.id

Jakarta - Pengelolaan kekayaan negara akan menjadi hal yang mempunyai peran yang sangat penting di masa depan. Dengan kekayaan negara yang terkonsolidasi, kita bisa mempunyai leverageyang luar biasa besar dalam financing. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas, seperti credit analyst untuk kekayaan negara sangat diperlukan. DJKN harus mempersiapkan personil yang mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis ini. Demikian sepenggal arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri saat melakukan rapat kerja dengan jajaran pimpinan DJKN pagi ini (14/8) di Kantor Pusat DJKN.
Pada rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Menkeu II Mahendra Siregar, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Direktur Jenderal (Ditjen) Anggaran, Kepala Pushaka dan Kepala Biro Hukum ini rencananya akan membahas delapan pending matters DJKN, yaitu:
  1. Progres empat Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait DJKN, yaitu RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU Piutang Negara, RUU Penilaian dan RUU Lelang.
  2. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Penetapan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Eks BPPN dan Eks PT. PPA.
  3. Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa residu minyak pada Kementerian ESDM.
  4. Perencanaan Kebutuhan BMN.
  5. Pembentukan BUMN Holding Kehutanan.
  6. Kerja sama pemanfaatan Pulau Nipa.
  7. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK) tentang Penghapusan Piutang.
  8. RPMK tentang Amanat APBN.
Namun, karena Menkeu menerima panggilan mendadak untuk menghadap Wakil Presiden, maka hanya pending matters tentang progres RUU dan RKMK Penghapusan Piutang saja yang dapat dibahas, sedangkan pending matters yang lain akan dibahas pada rapat selanjutnya yang akan dijadwalkan kemudian.
Untuk memperkenalkan DJKN kepada Menkeu yang masih relatif baru tersebut, Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto mengawali acara dengan sekilas memaparkan profil DJKN mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta SDM. Beberapa pertanyaan tentang tugas dan fungsi dilontarkan Chatib Basri untuk mengetahui lebih jauh tentang DJKN.
Menanggapi progres beberapa RUU yang saat ini masih dalam pembahasan, Menkeu akan meminta dukungan DPR untuk proses legislasinya, karena efektifitas dari seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi DJKN memerlukan infrastruktur hukum yang kuat sebagai landasan hukum. Terkait RKMK Penghapusan Piutang Menkeu memberikan beberapa arahan, diantaranya terkaitrecovery rate yang digunakan dalam menghitung net realizable value piutang negara dalam neraca untuk disesuaikan dengan berbagai kondisi pengembalian piutang negara dan aset jaminannya. (dihc/foto: Bend, Niko)
Foto-foto terkait berita :

0 komentar:

Posting Komentar

Aplikasi SIMAN

Aplikasi SIMAN
Informasi Tentang SIMAN, klik gambar

Informasi Layanan

SIMAK BMN 2011

SIMAK BMN 2011
klik gambar utk download

Berlangganan Berita KPKNL Jember, masukkan email anda


klik utk download layanan unggulan DJKN

Informasi / Pengumuman Lelang

Informasi / Pengumuman Lelang
Klik gambar untuk informasi lelang

Media Kekayaan Negara

Media Kekayaan Negara
klik gambar untuk lihat Media KN 05 GRATIS !!!

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 dapat diunduh di sini.

Kurs Lengkap klikbca

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga