Selamat datang di KPKNL Jember, melayani dengan SENYUM, SEnang, NYaman, Unggul dan Memuaskan

Statistik Kunjungan

Hubungi KPKNL Jember

Telp : 0331-428758, 428760
Fax : 0331-428760
Email : kpknljember.djkn@gmail.com / kpknljember.bmn@gmail.com
Ada kesalahan di dalam gadget ini

Berbagi Informasi

Berbagi Informasi
klik gambar, utk kirim berita

klik untuk menuju Facebook - KPKNL Jember

Pengadaan Barang dan Jasa

Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Senin, 03 Oktober 2011

PostHeaderIcon Sosialisasi PMK-125/PMK.06/2011 dan KMK-271/KMK.06/2011 di Kanwil X DJKN Surabaya

Pada hari senin tanggal 26 September tahun 2011 bertempat di Aula Lantai 4 GKN Surabaya II, Jalan Dinoyo Nomor 111 Surabaya, Kanwil X DJKN Surabaya menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan BMN Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (DK/TP) Sebelum Tahun Anggaran 2011 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 271/KMK.06/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga. Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh Kepala KPKNL di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya. Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya dengan didampingi Plt. Kepala Bidang PKN, Heyang Muhanan Kahuripi, S.H., M.H. dan Kepala Bidang Penilaian, Hari Sunamto, S.H. secara langsung membuka acara sosialisasi tersebut.Dalam pembukaan acara sosialisasi tersebut, Kepala Kanwil menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mempercepat penyelesaian temuan BPK dan rekomendasi tindak lanjut atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010 terkait dengan BMN eks Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP). Untuk menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 terkait dengan DK/TP adalah dengan menetapkan peraturan teknis mengenai penyerahan BMN eks DK/TP dan dalam rangka persiapan penyelesaian temuan BPK tersebut perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik atas pengelolaan BMN DK/TP.“ Kami harapkan semua peserta bisa mengikuti materi yang disampaikan oleh narasumber dari Kanwil X DJKN Surabaya dengan seksama sehingga nanti semua materi yang didapatkan bisa digunakan dan diteruskan ke masing-masing satker di wilayah kerja KPKNL untuk PMK-125/PMK.06/2011 ke SKPD, KMK-271/KMK.06/2011 ke satker Kementerian/Lembaga. Untuk itu sekali lagi diharapkan agar peserta bisa proaktif dan sharing pada saat sosialisasi dimaksud demi kelancaran dan suksesnya pelaksanaan penyelesaian Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2012. semoga apa yang didapatkan pada sosialisasi ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan dengan baik sesuai harapan kita semua,” ujar Kepala Kanwil X DJKN di akhir sambutannya.
Selanjutnya acara diteruskan dengan penyampaian materi sosialisasi oleh narasumber dari Kanwil X DJKN Surabaya. Untuk sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125/PMK.06/2011 yang menjadi narasumber adalah Andoko, S.E., Koordinator Seksi PKN II sedangkan untuk Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 271/KMK.06/2011 yang menjadi narasumber adalah Evisari Eresti Meilani, S.H., M.H., Kepala Seksi PKN I.Andoko, S.E. menyampaikan bahwa latar belakang dan tujuan penyusunan PMK tersebut adalah adanya Temuan BPK dan rekomendasi tindak lanjut atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 terkait dengan BMN eks Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP). Pengaturan yang saat ini berlaku tidak dapat sepenuhnya diterapkan serta tidak sepenuhnya dapat menampung permasalahanyang ada. Oleh karena itu diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait. Temuan dan rekomendasi BPK atas LKPP tahun 2010 adalah adanya BMN eks Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP) sebesar Rp. 10.231.533,16 juta yang masih disajikan dalam LBMN karena belum ada penyerahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang menguasai BMN tersebut. Sementara itu, BMN eks DK/TP sudah tidak lagi dicatat di Neraca sebagai Aset Tetap melainkan direklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain. Oleh karena itu perlu penetapan peraturan teknis mengenai penyerahan BMN eks DK/TP tersebut. Selanjutnya disampaikan materi PMK-125/PMK.06/2011 secara menyeluruh dari awal sampai akhir dan diteruskan dengan kegiatan tanya jawab.Pada kesempatan berikutnya, Evisari Eresti Meilani, S.H., M.H., menyampaikan beberapa hal terkait ketentuan pokok dan ruang lingkup kebijakan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 271/KMK.06/2011. Adapun ketentuan pokok yang disampaikan meliputi :
1.Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 guna tercapainya keseragaman persepsi, langkah, dan optimalisasi tindak lanjut hasil penertiban.
2.Tindak lanjut hasil penertiban BMN harus telah selesai dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya KMK sesuai target WTP tahun 2012 kecuali menyangkut BMN dalam penguasaan pihak lain atau dalam sengketa
3.Guna monitoring dan evaluasi pelaksanaan KMK, Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat membentuk Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN pada K/L.Sedangkan ruang lingkup dari KMK tersebut yang disampaikan meliputi :
1.BMN yang tidak ditemukan.
2.BMN dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar BMN.
3.BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun belum bersertipikat atas nama K/L.
4.BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun tidak didukung dengan dokumen kepemilikan.
5.BMN dikuasai oleh Pihak Lain.
6.BMN dalam sengketa.
7.BMN dimanfaatkan Pihak Lain dengan kompensasi tetapi tidak sesuai ketentuan.
8.BMN dimanfaatkan oleh Pihak Lain tanpa kompensasi.
9.Gedung berdiri di atas tanah Pihak Lain atas dasar kontrak dan masa kontrak telah habis.
10.Gedung sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

1 komentar:

Anonim mengatakan...

bagaimana halnya dengan BMN yang hilang atau tidak ditemukan tetapi tidak tercatat dalam BA 04 oleh KPKNL setempat hasil IP, mengingat syarat dan ketentuan untuk pengusulan penghapusan BMN yang dimaksud harus melampirkan BA 04 dan BA 05. Mhon solusinya...

Posting Komentar

Aplikasi SIMAN

Aplikasi SIMAN
Informasi Tentang SIMAN, klik gambar

Informasi Layanan

SIMAK BMN 2011

SIMAK BMN 2011
klik gambar utk download

Berlangganan Berita KPKNL Jember, masukkan email anda


klik utk download layanan unggulan DJKN

Informasi / Pengumuman Lelang

Informasi / Pengumuman Lelang
Klik gambar untuk informasi lelang

Media Kekayaan Negara

Media Kekayaan Negara
klik gambar untuk lihat Media KN 05 GRATIS !!!

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 dapat diunduh di sini.

Kurs Lengkap klikbca

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga