Selamat datang di KPKNL Jember, melayani dengan SENYUM, SEnang, NYaman, Unggul dan Memuaskan

Statistik Kunjungan

Hubungi KPKNL Jember

Telp : 0331-428758, 428760
Fax : 0331-428760
Email : kpknljember.djkn@gmail.com / kpknljember.bmn@gmail.com
Ada kesalahan di dalam gadget ini

Berbagi Informasi

Berbagi Informasi
klik gambar, utk kirim berita

klik untuk menuju Facebook - KPKNL Jember

Pengadaan Barang dan Jasa

Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Selasa, 02 Agustus 2011

PostHeaderIcon Pemetaan Permasalahan dan Sertifikasi Tanah

















sumber : www.djkn.depkeu.go.id

Jakarta - Dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), penyelesaian dokumen legal tanah yang menjadi BMN sangat penting. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 bertempat di Hotel Alila Jakarta, Direktorat BMN mengadakan acara rapat Pemetaan Permasalahan dan Sertifikasi Tanah dengan mengundang pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai narasumber.

Acara ini dihadiri 157 peserta yang berasal dari perwakilan 83 Kementerian/Lembaga (K/L) yang diundang. Acara diawali oleh laporan panitia kepada Direktur BMN yang disampaikan oleh Kasubdit BMN III Mahmudsyah yang dilanjutkan pembukaan dan pengarahan oleh Direktur BMN Pardiman. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pemaparan ”Pemetaan dan Inventarisasi Permasalahan Pensertipikatan BMN berupa Tanah” oleh Direktur BMN dan “Permasalahan dalam Pensertipikatan BMN Berupa Tanah” oleh Kasubdit Penetapan Hak Tanah Direktorat Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Sri Suwito serta bertindak selaku moderator pada sesi ini adalah Kasubdit BMN I A.Y. Dhaniarto.

Penyelesaian dokumen legal selain untuk memenuhi 3 tertib juga sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara seperti yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2009 yang lalu. Menindaklanjuti temuan BPK tersebut, DJKN dan BPN telah melakukan langkah-langkah nyata dan terukur guna menyelesaikan pensertipikatan tanah milik K/L. Langkah nyata dimaksud di antaranya adalah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala BPN Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Sosialisasi atas peraturan bersama ini telah dilakukan oleh DJKN dan BPN pada tanggal 6 April 2010. Sebagai langkah yang tidak kalah strategis, BPN setelah melakukan sosialisasi tanggal 6 April 2010, juga segera membuat surat kepada kepala kantor wilayah BPN dan kantor pertanahan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan amanat tersebut.

Sebagai tindak lanjut monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pensertipikatan ini, DJKN mengirimkan surat Nomor S-408/KN/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Permintaan Data BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian/Lembaga dan surat Nomor S-882/KN/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Permintaan Data BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian/Lembaga. Respon dari Kementerian/Lembaga yang diperoleh dan dapat direkapitulasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 oleh Direktorat BMN adalah 52.978 bidang tanah yang berada dalam penguasan K/L dengan total luas 2.986.508.992 meter persegi. Dari jumlah total luas tanah tersebut, yang dilaporkan telah memiliki sertifikat adalah 15.172 bidang tanah atau 29% dari total bidang yang berada dalam penguasaan K/L.

Berdasarkan data tersebut, pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah memang belum sebagaimana yang diharapkan. Sebagai langkah nyata evaluasi, pada tanggal 8 Juni 2011 yang lalu, DJKN bersama BPN melakukan rapat yang antara lain menghasilkan kesepakatan di antaranya terkait: pertama, pemetaan dan inventarisasi masalah-masalah yang dihadapi K/L dalam mensertipikatkan tanah. Kedua, melakukan deregulasi ketentuan yang mampu menjawab masalah-masalah yang ditemukan dalam pemetaan, dan ketiga, melakukan kajian terkait penganggaran sertifikasi tanah yang bermuara pada dua pilihan yakni dianggarkan pada K/L atau dianggarkan secara on top pada anggaran BPN.

Tujuan diselenggarakannya acara ini untuk menindaklanjuti apa yang sudah diputuskan oleh DJKN dan BPN dalam rapat tanggal 8 Juni 2011 yang lalu. DJKN mengharapkan K/L dapat memberikan masukan konkret terkait masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pensertipikatan BMN berupa Tanah. Tanpa kerjasama dan koordinasi yang baik dari pengelola barang, pengguna barang, dan BPN, kiranya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum seperti yang menjadi cita-cita bersama dalam pengelolaan BMN tidak dapat terlaksana.

0 komentar:

Posting Komentar

Aplikasi SIMAN

Aplikasi SIMAN
Informasi Tentang SIMAN, klik gambar

Informasi Layanan

SIMAK BMN 2011

SIMAK BMN 2011
klik gambar utk download

Berlangganan Berita KPKNL Jember, masukkan email anda


klik utk download layanan unggulan DJKN

Informasi / Pengumuman Lelang

Informasi / Pengumuman Lelang
Klik gambar untuk informasi lelang

Media Kekayaan Negara

Media Kekayaan Negara
klik gambar untuk lihat Media KN 05 GRATIS !!!

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 dapat diunduh di sini.

Kurs Lengkap klikbca

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga