Selamat datang di KPKNL Jember, melayani dengan SENYUM, SEnang, NYaman, Unggul dan Memuaskan

Statistik Kunjungan

Hubungi KPKNL Jember

Telp : 0331-428758, 428760
Fax : 0331-428760
Email : kpknljember.djkn@gmail.com / kpknljember.bmn@gmail.com
Ada kesalahan di dalam gadget ini

Berbagi Informasi

Berbagi Informasi
klik gambar, utk kirim berita

klik untuk menuju Facebook - KPKNL Jember

Pengadaan Barang dan Jasa

Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Senin, 02 Agustus 2010

PostHeaderIcon Keabsahan Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset SBSN Diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi


Pengaturan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU 19/2008 tentang SBSN),khususnya Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. Namun begitu, mekanisme penggunaan BMN sebagai underlying asset penerbitan SBSN sampai saat ini masih belum dipahami secara utuh dan komprehensif oleh banyak pihak sehingga menimbulkan kesalahpahaman atas penggunaan BMN tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 UU 19/2008 tentang SBSN, telah diatur dengan jelas bahwa penggunaan BMN sebagai Aset SBSN dilakukan dengan cara menjual atau menyewakan Hak Manfaat atas BMN tersebut, dimana Pemerintah wajib membeli kembali Aset SBSN yang dijadikan sebagai underlying pada saat jatuh tempo, sehingga tidak ada lagi celah hukum yang memungkinkan beralihnya BMN kepada investor SBSN ataupun pihak lain.

Namun beberapa pihak masih mempertanyakan proses dan konsekuensi penggunaan BMN sebagai Aset SBSN. Salah satu contoh kasus aktual terkait kesalahpahaman atas penggunaan BMN sebagai Aset SBSN, adalah permohonan Uji Materiil atas UU 19/2008 tentang SBSN yang diajukan Saudara Bastian Lubis kepada Mahkamah Konstitusi yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan terkait penggunaan BMN sebagai dasar penerbitan SBSN.

Uji Materiil yang diajukan tersebut terkait dengan kesalahpahaman atas penggunaan BMN sebagai Aset SBSN, dimana pemohon menganggap dengan penggunaan BMN sebagaiunderlying asset SBSN, Pemerintah telah melakukan perbuatan yang melanggar UUD 1945. Menurut pemohon, bahwa dengan menggunakan BMN sebagai underlying asset SBSN, Pemerintah telah menyalahgunakan BMN dan menjadikan BMN sebagai jaminan sehingga dapat berpindahtangan kepada pihak lain apabila Pemerintah wanprestasi atau default.

Mahkamah Konstitusi, berdasarkan keputusan Nomor 143/PUU-VI1I2009 tanggal 7 Mei 2010 tentang Uji Materiil atas penggunaan BMN sebagai underlying asset SBSN sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b serta Pasal 11 ayat (1) UU 19/2008, telah memutuskan antara lain bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan BMN sebagai dasar penerbitan SBSN termasuk publik domain yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sehingga tidak dapat dijadikan objek perdagangan, adalah tidak benar karena BMN bukan dijadikan objek perdagangan melainkan hanya dijadikan objek tanggungan yang berupa hak mendapatkan manfaat. BMN sebagai dasar penerbitan SBSN (underlying asset) bukan merupakan jaminan (collateral) yang dapat dipindahtangankan, sedangkan yang dapat dipindahtangankan hanya SBSN-nya saja.

UU 19/2008 tentang SBSN memiliki kekhususan (Lex specialist) terhadap Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang juga mengatur mengenai pemindahtanganan BMN. Dalam Penjelasan Pasal11 ayat (1) UU 19/2008 dinyatakan bahwa "Pemindahtanganan Barang Milik Negara bersifat khusus dan berbeda dengan pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sifat pemindahtanganan dimaksud, antara lain: (i) penjualan dan/atau penyewaan dilakukan hanya atas Hak Manfaat Barang Milik Negara; (ii) tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan (legal title) Barang Milik Negara; dan (iii) tidak dilakukan pengalihan fisik Barang Milik Negara sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pemerintahan".

Lebih lanjut dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi terungkap bahwa eksistensi dan penerapan UU 19/2008 tentang SBSN justru memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan termasuk Pemohon, terutama karena menjadi salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa pada pokoknya penggunaan BMN sebagaiunderlying asset SBSN, tidak merugikan negara tetapi justru menguntungkan negara khususnya dalam membiayai APBN, dan BMN yang dijadikan underlying asset tetap dapat digunakan oleh instansi yang bersangkutan karena hanya hak atas manfaat yang dijadikan underlying asset, tidak ada pemindahan hak milik (legal title) dan tidak dilakukan pengalihan fisik barang, sehingga tidak mengganggu fungsi penyelenggaraan tugas Pemerintah.

Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-VII/2009 tersebut, secara hukum penggunaan BMN sebagai Aset SBSN tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga diharapkan kedepannya kesalahpahaman tersebut dapat semakin diminimalkan.


sumber : www.depkeu.go.id

0 komentar:

Posting Komentar

Aplikasi SIMAN

Aplikasi SIMAN
Informasi Tentang SIMAN, klik gambar

Informasi Layanan

SIMAK BMN 2011

SIMAK BMN 2011
klik gambar utk download

Berlangganan Berita KPKNL Jember, masukkan email anda


klik utk download layanan unggulan DJKN

Informasi / Pengumuman Lelang

Informasi / Pengumuman Lelang
Klik gambar untuk informasi lelang

Media Kekayaan Negara

Media Kekayaan Negara
klik gambar untuk lihat Media KN 05 GRATIS !!!

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 dapat diunduh di sini.

Kurs Lengkap klikbca

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga