Selamat datang di KPKNL Jember, melayani dengan SENYUM, SEnang, NYaman, Unggul dan Memuaskan

Statistik Kunjungan

Hubungi KPKNL Jember

Telp : 0331-428758, 428760
Fax : 0331-428760
Email : kpknljember.djkn@gmail.com / kpknljember.bmn@gmail.com
Ada kesalahan di dalam gadget ini

Berbagi Informasi

Berbagi Informasi
klik gambar, utk kirim berita

klik untuk menuju Facebook - KPKNL Jember

Pengadaan Barang dan Jasa

Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Rabu, 14 Juli 2010

PostHeaderIcon Bank BUMN Bakal Hapus Tagihan Piutang Rp 85 T

JAKARTA-(KOMPAS.com, Jumat, 9 Juli 2010 | 08:19 WIB) Harapan bank-bank BUMN untuk menghapuskan tagihan piutang macet senilai Rp 85 triliun segera terkabul. Pasalnya, pemerintah segera mengajukan amandemen Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN.


"Akan saya ajukan secepatnya agar bisa dibahas di DPR tahun ini," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Kamis (8/7/2010). Amandemen UU ini akan diajukan bersama RUU Otoritas Jasa Keuangan, UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan, dan UU Tata Cara Perpajakan ke DPR.

Selama ini, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) tak bisa melakukan hapus tagih piutang yang sudah lama macet pembayarannya. Pasalnya, aturan hapus tagih terbentur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Piutang BUMN dan BUMD dianggap sebagai piutang negara.

Deputi Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Kementerian BUMN Parikesit Soeprapto mengatakan, bank BUMN memerlukan pijakan yang sama seperti halnya bank-bank swasta. "Kalau landasan berpijak sudah sama, bank BUMN bisa berkompetisi secara optimal," ujarnya.

Bankir senang

Para bankir bank pelat merah menyambut gembira kabar ini. Direktur Utama BRI Sofyan Basir bilang, amandemen UU tersebut tidak perlu adendum banyak-banyak. Ia meminta agar aturan hapus tagih memberikan pengecualian bagi sistem perbankan. Saat ini, angka piutang macet di BRI tak lebih dari Rp 5 triliun. "Sekitar Rp 2 triliun," imbuhnya.

Wakil Direktur Utama BTN Evi Firmansyah bilang, jika hapus tagih bisa terlaksana, maka neraca bank akan makin bersih. "Total yang belum bisa dihapus tagih kurang dari Rp 1,5 triliun," kata Evi. Beberapa waktu lalu, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Pahala N Mansyuri mengatakan, nilai piutang macet yang bakal dihapus tagih mencapai Rp 33 triliun.

Direktur Utama BNI Gatot Suwondo menambahkan, amandemen UU ini merupakan hal yang mendesak. Ia bilang, total kredit bank BUMN yang tak bisa dihapus tagih pada akhir 2009 sekitar Rp 85 triliun. Namun, ia enggan menyebutkan porsi BNI. "Jumlah spesifik untuk BNI, saya tak bisa exposed," ujar Gatot.

Anggota Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng, bilang, kemungkinan besar DPR bisa meloloskan amandemen UU 49/1960 ini. Ia bilang, piutang ini membebani neraca bank BUMN sebagai kredit macet. "Jika ini bisa dibersihkan, maka tentu membuat neraca bank lebih bagus," ujarnya.

Pencadangan bank pun bakal berkurang. Selain itu, bank bisa lebih gencar melakukan ekspansi kredit.

0 komentar:

Posting Komentar

Aplikasi SIMAN

Aplikasi SIMAN
Informasi Tentang SIMAN, klik gambar

Informasi Layanan

SIMAK BMN 2011

SIMAK BMN 2011
klik gambar utk download

Berlangganan Berita KPKNL Jember, masukkan email anda


klik utk download layanan unggulan DJKN

Informasi / Pengumuman Lelang

Informasi / Pengumuman Lelang
Klik gambar untuk informasi lelang

Media Kekayaan Negara

Media Kekayaan Negara
klik gambar untuk lihat Media KN 05 GRATIS !!!

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 dapat diunduh di sini.

Kurs Lengkap klikbca

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga