Selamat datang di KPKNL Jember, melayani dengan SENYUM, SEnang, NYaman, Unggul dan Memuaskan

Statistik Kunjungan

Hubungi KPKNL Jember

Telp : 0331-428758, 428760
Fax : 0331-428760
Email : kpknljember.djkn@gmail.com / kpknljember.bmn@gmail.com

SENYUM KPKNL JEMBER

Berbagi Informasi

Berbagi Informasi
klik gambar, utk kirim berita

klik untuk menuju Facebook - KPKNL Jember

Pengadaan Barang dan Jasa

Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Minggu, 20 April 2014

PostHeaderIcon Peresmian Empat Gedung KPKNL

sumber : www.djkn.depkeu.go.id

Palu – Kebersihan ruangan kerja menciptakan kebersihan hati dan berujung peningkatan kinerja pegawai pada lingkungan kantor tersebut. Secuplik sambutan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto pada peresmian empat gedung KPKNL (15/04) bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu. Empat gedung yang diresmikan sekaligus, yaitu KPKNL Palu, KPKNL Gorontalo, KPKNL Bontang, dan KPKNL Pangkalan Bun.
Dirjen KN menyinggung hal ini bukan tanpa sebab. Salah satu gedung kantor yang diresmikan, yaitu KPKNL Palu, sebagai salah satu kantor operasional di Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan pemegang predikat juara umum kebersihan tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Sulawesi Tengah selama tiga tahun berturut-turut. Hadiyanto menyampaikan pujiannya, namun juga mengingatkan, bahwa tanggung jawab atas predikat tersebut agar dijaga sebaik-baiknya, jangan lengah. “Di dalam ruangan bersih, di dalam hati bersih, maka semua akan kelihatan bersih. Saya berharap hal ini menambah semangat para pegawai dalam bekerja dengan penuh antusias,” ujar Hadiyanto kepada tamu undangan dan pejabat serta pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Hadiyanto menyampaikan bahwa DJKN merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi (tusi) di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan pelayanan lelang. Dengan tusi tersebut, mempunyai empat hal penting yang patut diketahui, yaitu : Pertama, DJKN mengemban amanah konstistusi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
Kedua, DJKN berperan sebagai penjaga kualitas opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dalam hal nilai wajar aset. Ia menjelaskan bahwa DJKN pada usia 8 tahun sejak dibentuk tahun 2006, telah menyumbang peranannya dalam neraca keuangan pemerintah pusat. Dari sebelumnya nilai aset hanya sebesar 450 triliun rupiah, naik tajam menjadi 2.200 triliun rupiah pada tahun 2012, dan sekarang meningkat menjadi 3.200 triliun rupiah, setelah dilakukan inventarisasi dan penilaian aset BMN pada kementerian dan lembaga.
Ketiga, berpartisipasi aktif dalam perekonomian nasional melalui beberapa fungsi, antara lain pengawal BUMN sebagai bagian dari investasi pemerintah, alternatif sumber penerimaan negara dari pengelolaan aset negara, dan pengendali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui perencanaan Barang Milik Negara (BMN).
Terakhir, DJKN sebagai emerging organization, yang tumbuh berkembang bukan dalam hal ukuran, namun dalam hal peranannya. “Organisasi modern dan responsif membutuhkan pejabat yang mampu multitasking job, belajar cepat, dan responsif atas kebutuhan stakholders,” tambahnya. “Transformasi Kelembagaan (TK) DJKN merupakan jawaban atas tuntutan reformasi birokrasi jilid II yang dijalankan oleh Kemenkeu. Salah satu bentuk upayanya adalah pembangunan gedung ini, yang bertujuan memberikan pelayanan secara profesional kepada stakeholders dan memberikan rasa nyaman dengan berpedoman pada standard operating procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Dan kami yakin kantor-kantor yang baru diresmikan bisa mewujudkan TK ini,” kata pria alumnus Harvard Law School ini.
Menutup sambutannya, Hadiyanto menyambut baik atas kerja sama yang telah berjalan antara KPKNL dengan pemerintah daerah setempat. DJKN membuka lebar pintu kerja sama ini, yang antara lain berupa kerja sama pemanfaatan, ruislag, lelang, dan  penghapusan.
Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Asmawi H. Suti, mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Dirjen KN telah berkunjung ke kota Palu. “Bapak Dirjen jangan lupa mencoba santapan masakan sini, salah satunya kaledo (kaki lembu donggala), siapa tahu akan terkenang kembali akan kota Palu,” ujar Asmawi. Ia menyampaikan apresiasinya kepada KPKNL Palu karena telah berpartisipasi dalam program green and clean dan juara lomba kebersihan tingkat SKPD. “Semoga kerja sama ke depan menjadi lebih baik lagi,” tutup Asmawi.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian gedung empat KPKNL, pengguntingan pita, dan pemotongan tumpeng. Untuk lebih mengenal suasana gedung baru KPKNL Palu, Hadiyanto mengajak para tamu undangan berkeliling ruangan.
Selesai acara peresmian, Dirjen KN beserta rombongan melanjutkan dengan penyampaian arahan dan news update kepada para pejabat dan pegawai Kanwil dan KPKNL terkait. (Teks : Arifin/Foto: Johan)
FOTO-FOTO LAIN TERKAIT BERITA






Senin, 07 April 2014

PostHeaderIcon DJKN Terbitkan Peraturan Baru Tentang Sewa BMN dan Penghapusan BMN

Dua peraturan baru diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 174/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

PMK Sewa BMN, sumber : www.djkn.depkeu.go.id

Perubahan dasar pengaturan sewa BMN yang berasal dari eks Pertamina dan yang berasal dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, dan panas bumi terdapat pada perubahan pasal 75 dimana sepanjang tarif sewanya belum diatur dalam PMK tersendiri, maka ketentuan tarifnya mengacu kepada PMK Nomor 33/PMK.06/2012. Sementara penyempurnaan pengaturan sewa BMN di Lingkungan TNI dituangkan dalam penambahan huruf d pada ayat (1) Pasal 76 dan perubahan Pasal 77.
Sebagaimana diketahui, UU Nomor 34 Tahun 2004 melarang TNI melakukan aktivitas bisnis. Sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 43 tahun 2009 dan PMK No.23/PMK.06/2010 untuk mengambil alih aktivitas bisnis TNI. Seiring dengan perkembangan kondisi dan praktik umum yang berlaku di tengah masyarakat, peraturan tentang pemanfaatan BMN di Lingkungan TNI perlu disesuaikan. Salah satunya dilakukan melalui penambahan huruf d ayat (1) pasal 76 dan perubahan pasal 77 Kemenkeu PMK Nomor 174/PMK.06/2013 yang mengatur formula tarif sewa BMN di Lingkungan TNI sebagaimana dimaksud PMK Nomor 23/PMK.06/2010 tidak lagi mengacu pada ketentuan PMK Nomor 96/PMK.06/2007, melainkan mengacu pada PMK Nomor 33/PMK.06/2012.
PMK Penghapusan BMN, sumber : www.djkn.depkeu.go.id
PMK 50/PMK.06/2014 hadir dengan memberikan pengaturan yang lebih jelas dibandingkan dengan peraturan pendahulunya. Selain itu, ada beberapa hal baru yang diatur sebagai respon atas praktik penghapusan BMN berdasarkan peraturan yang lama. Hal-hal baru tersebut sebagai berikut.
Prinsip umum penghapusan (alur pelaksanaan penghapusan)
Dalam PMK 96/PMK.06/2007, penghapusan dilakukan sebelum dilakukannya pemindahtanganan/penyerahan kepada pengelola/alih status penggunaan (sebelum adanya berita acara serah terima). Sedangkan dalam PMK 50/PMK.06/2014, penghapusan dilakukan setelah pemindahtanganan/penyerahan kepada pengelola/alih status penggunaan.
Pengaturan penghapusan BMN pada Pengelola Barang lebih rinci
PMK 96/PMK.06/2007 mengatur tahapan penghapusan secara umum dan tidak dirinci pada penyebab penghapusan. Sementara itu, PMK 50/PMK.06/2014 telah mengatur secara lebih rinci sesuai dengan alasan dilakukan penghapusan, yang meliputi Pemindahtanganan; Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; Pemusnahan; Sebab-sebab lain; Penyerahan kepada Pengguna Barang; dan Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghapusan BMN berupa Aset Tak Berwujud (ATB)
Dalam pengaturan penghapusan, PMK 96/PMK.06/2007 tidak secara eksplisit mengatur mengenai penghapusan aset tidak berwujud. Sedangkan PMK 50/PMK.06/2014 telah secara eksplisit mengatur mengenai tata cara penghapusan aset tidak berwujud.
Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain
Dalam PMK 96/PMK.06/2007 tidak secara terinci mengatur sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan. Sementara itu, PMK 50/PMK.06/2014 menyajikan secara lebih terinci prosedur penghapusan karena sebab-sebab lain, yaitu hilang; rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan-ikan-tanaman; dan keadaan kahar (force majeur) sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan mencakup BMN rusak berat.
Penambahan jangka waktu penerbitan keputusan penghapusan pada Pengguna Barang
Sebelumnya jangka waktu diterbitkannya keputusan penghapusan sesuai PMK 96/PMK.06/2007 adalah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemindahtanganan/alih status BMN ditandatangani. Dalam praktek, jangka waktu 1 (satu) bulan dirasakan terlalu singkat. Oleh karena itu, PMK 50/PMK.06/2014 mengatur bahwa Keputusan Penghapusan BMN diterbitkan paling lama  2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).
Catatan
Sebagai catatan, PMK 50/PMK.06/2014 ini berlaku tiga bulan sejak diundangkan, atau berlaku sekitar pertengahan bulan Juni 2014. Apabila ingin mendapatkan PMK ini dapat diunduh pada portal DJKN pada halaman: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/peraturan
Rabu, 02 April 2014

PostHeaderIcon DJKN GOES TO CAMPUS DI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

sumber : www.djkn.depkeu.go.id

Tembalang – “Ada yang mengetahui DJKN (Direktorat Jenderal Kekayan Negara-red) itu apa sebelum saya mulai kuliah umum ini?” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto di depan ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Tengah saat mengawali kuliah umum dalam rangkaian kegiatan “DJKN Goes to Campus” pada 27 Maret 2014, di Gedung Prof Sudarto Kampus Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah.
Sontak para mahasiswa tersenyum. Sebagian menggelengkan kepala, sebagian ada yang manggut-manggut, sebagian mengangkat tangan, dan sebagian lagi mencari informasi mengenai DJKN dengan browsinginternet melalui smartphone-nya masing-masing. Melihat reaksi ini, Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto menegaskan bahwa kalau seluruh mahasiswa yang ada di sini mengetahui pentingnya organisasi DJKN bagi negara ini, semuanya akan berjuang dan mengabdi untuk negara melalui DJKN, menjadi pegawai DJKN.
Hadiyanto menjelaskan kepada para peserta kuliah umum bahwa DJKN merupakan salah unit eselon I di Kementerian Keuangan yang salah satu tugasnya mengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. “DJKN merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam pengelolaan kekayaan negara dan memiliki peranan strategis dalam perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh mahasiswa agar turut mengawal pengelolaan kekayaan negara yang ada di Indonesia agar aset dan kekayaan tersebut dapat dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dirinya mencontohkan Indonesia memiliki ribuan pulau-pulau kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan beberapa diantaranya adalah gugusan pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga. Hadiyanto mengajak seluruh mahasiswa agar turut menjaga dan mengawasi aset-aset yang berupa pulau tersebut agar dapat menambah jumlah kekayaan negara dan tidak jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dengan bahasa “ala” mahasiswa, orang nomor satu di DJKN ini menjelaskan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara di Indonesia antara lain, definisi dan konteks hukum kekayaan negara, kontribusi kekayaan negara, profil kekayaan negara serta organisasi pengelola kekayaan negara. Mengakhiri kuliah umumnya, peraih gelar Doktor di bidang hukum Universitas Padjajaran ini menyampaikan kembali mengenai pernyataan dan harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu mengenai pengelolaan aset negara. Saat ini pengelolaan aset negara semakin tertib. Aset negara sudah banyak yang ditertibkan, yang tadinya antah berantah siapa yang memiliki, siapa yang mengelola, dan apapula kegunaannya sudah ditertibkan. “Ke depan penertiban ini harus terus dilakukan dan pada saatnya nanti negara Indonesia memiliki data yang shahih dan valid menyangkut tidak hanya keuangan kita tapi aset-aset negara,” pungkas Hadiyanto mengakhiri kuliah umumnya dan disambut tepuk tangan mahasiswa.  
Kuliah umum ini, dibuka langsung oleh Rektor Universitas Diponegoro Prof Sudharto P Hadi MES. PhD, jajaran Dekanat Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip, para pejabat eselon II dan III Kantor Pusat DJKN, dan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DIY serta diikuti oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Tengah antara lain, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokertyo, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Semarang (USM), Universitas Pekalongan, Universitas Muhammadiyah Magelang, dan Undaris Ungaran.
Rektor Universitas Diponegoro Prof Sudharto P Hadi MES. PhD mengatakan bahwa kekayaan negara sangat penting untuk diketahui karena merupakan aset bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia juga mengajak seluruh rakyat Indonesia khususnya civitas akademika ikut mengawasi tugas DJKN dalam pengelolaan dan penyelamatan kekayaan negara. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Undip Rizky Jonatan juga berharap agar DJKN dapat menjaga aset-aset negara sehingga kekayaan negara yang ada tidak jatuh ke tangan asing. Dengan peran DJKN yang begitu besar, ia meminta DJKN agar terus dan selalu menjaga kekayaan bangsa Indonesia ini dan lebih peduli terhadap kehidupan rakyat Indonesia yang hidupnya banyak di bawah garis kemiskinan.
Sebelum kuliah umum dimulai, diadakan final Lomba Debat Mahasiswa antara tim Undip Semarang melawan tim Unsoed Purwokerto. Kedua tim ini telah berhasil mengalahkan 14 tim yang telah bertarung sehari sebelumnya. Di akhir acara, diumumkan bahwa tim dari Undip Semarang keluar sebagai juara I, tim Unsoed Purwokerto meraih juara II, dan tim UNS meraih juara III serta juara IV diraih oleh USM. Adapun best speaker diraih oleh Milky Hapsari dari Undip, best paper I diraih oleh tim Undip, dan best paper II diraih oleh tim UNS Surakarta. (oleh: Bend, Foto: Niko, Danny, Okka, Arifin, Dwinanto-Humas)


Rabu, 05 Maret 2014

PostHeaderIcon Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN

Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 244/PMK.06/2012  tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian BMN, satuan kerja di wilayah KPKNL Jember diminta menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN paling lambat akhir bulan Maret 2014.

Berikut file laporan wasdal maupun BMN Idle yang dapat di download :

  1. Surat Wasdal Satker;
  2. Format laporan wasdal BMN;
  3. PMK 244 Tahun 2012 tentang Wasdal BMN;
  4. PMK 250 Tahun 2011 tentang BMN Idle.
Selasa, 25 Februari 2014

PostHeaderIcon Pengumuman Hasil Prakualifikasi Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan Rumah Negara KPKNL Jember

PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI






Pekerjaan
:
Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan Rumah Negara KPKNL Jember
Nomor

Tanggal
:

:
PENG-02/WKN.10/KNL.04/PPBJ /2014
25 Februari 2014
Tempat
:
Jalan Slamet Riyadi 344 A Jember
HPS
:
Rp81.592.000,-

Berdasarkan Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor : PEN-01/WKN.10/KNL.04/PPBJ/2014 tanggal 25 Februari 2014, Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPKNL Jember Tahun Anggaran 2014 mengumumkan hasil Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan Rumah Negara KPKNL Jember sebagai berikut :

No
Nama Perusahaan
Persyaratan Kualifikasi
Persyaratan Teknis Kualifikasi
Peringkat Kualifikasi
Keterangan
1
PT. Dewi Permata Mandiri
Jl. Langsep Raya 02A/08 Jember
NPWP : 01.612.818.3-626.000
LULUS
100,00
I
LULUS
2
CV. Artara
Jl. Kedung Sroko No. 69-71 Surabaya
NPWP : 01.544.833.5-614.000
LULUS
80,52
II
LULUS
3
CV. Multidecons Konsulindo
Jl. Sagitarius No. 36 Sumenep
NPWP : 02.167.061.7-608.000
LULUS
35,53
III
LULUS
4
CV. Matra Cipta
Jl. Rajawali VIII/65 Sidoarjo
NPWP : 01.918.128.8-643.000
TIDAK LULUS
-
-
Tidak dapat membuktikan kepemilikan Tenaga Ahli tetap

Calon penyedia jasa yang lulus kualifikasi masuk dalam daftar pendek dan berhak untuk melakukan download dokumen pemilihan pada situs www.lpse.depkeu.go.id

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi atau paling lambat pada tanggal 28 Februari 2014.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPKNL Jember Tahun Anggaran 2014
1.
M. Eko Agus Y.
Ketua
1.

2.
Rita Kartika W.
Sekretaris

2.
3.
Basuki Rahmat
Anggota
3.

4.
Mariono
Anggota

4.
5.
Domas Meida B.
Anggota
5.

Minggu, 16 Februari 2014

PostHeaderIcon PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI SELEKSI SEDERHANA JASA KONSULTANSI PERENCANA PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA KPKNL JEMBER

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI SELEKSI SEDERHANA
Nomor: PENG-01/WKN.10/KNL.04/PPBJ/2014
Tanggal : 13 Februari 2014

Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada KPKNL Jember akan melaksanakan prakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa konsultansi secara elektronik sebagai berikut:

1.   Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan
:
Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan Rumah Negara KPKNL Jember
Lingkup pekerjaan
:
Jasa Konsultan Perencana
Nilai total HPS
:
Rp81.592.000 (delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
Sumber pendanaan
:
DIPA KPKNL Jember Nomor : DIPA-015.09.2.538140/2014 tgl. 5 Desember 2013 Tahun Anggaran 2014.

2.   Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan

3.  Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi
Jadwal lengkap, pendaftaran peserta Seleksi Sederhana dan pengunduhan (download) Dokumen Prakualifikasi dapat dilakukan melalui situs internet www.lpse.depkeu.go.id.
                                                                                                                         


Panitia Pengadaan Barang/Jasa
KPKNL Jember Tahun Anggaran 2014

Jadwal Pengadaan LPSE, klik disini
Kamis, 09 Januari 2014

PostHeaderIcon Kunci Sukses Menjadi Pejabat Lelang Kelas I

sumber : www.djkn.depkeu.go.id

Sidoarjo - "Kunci Sukses menjadi Pejabat Lelang (PL) Kelas I adalah mengetahui apa yang menjadi kewenangan , kewajiban, dan larangan bagi Pejabat Lelang Kelas I", demikian antara lain  pesan yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Timur  M. Djalalain pada saat memberikan sambutan dalam rangka Pelantikan Pejabat Lelang Kelas I di KPKNL Sidoarjo,  Kamis 2 Januari 2014, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang rapat Kepala KPKNL Sidoarjo, Lantai 2 Jalan Erlangga Nomor 161 Sidoarjo.
Pelantikan PL Kelas I ini melantik dua orang pelaksana yaitu Sujatmoko dari KPKNL Sidoarjo dan Irma Hardiyanti dari KPKNL Jember. Pelantikan ini dihadiri oleh Kepala KPKNL Sidoarjo Muriyanto, Kepala KPKNL Jember Agus Hari Widodo, dan berberapa pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur.
Setelah acara pelantikan Pejabat Lelang Kelas I, acara dilanjutkan dengan briefing yang diberikan oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur yang diikuti oleh seluruh pejabat eselon IV dan pelaksana di lingkungan KPKNL Sidoarjo. Kepala KPKNL Sidoarjo bertindak sebagai pembawa acara sekaligus melaporkan hasil -hasil yang telah dicapai oleh KPKNL Sidoarjo terkait kontrak kinerja. “Alhamdulillah semua hijau kecuali pokok lelang yang meskipun sudah semaksimal mungkin dilakukan berbagai upaya untuk mencapai target hasilnya tetap masih merah,” tutur Muriyanto.
Selanjutnya, M. Djalalain yang pernah memimpin Kanwil DJKN Jawa Barat ini menyampaikan pula bahwa sekarang yang menjadi ujung tombang DJKN adalah  Pengelolaan Kekayaan Negara  (PKN) yakni dalam Pemanfaatan Barang Milik Negara, yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama Kerja sama Pemanfaatan (KSP) dan program sertifikasi. Acara pengarahan  ditutup dengan ramah tamah dan makan bersama beserta seluruh jajaran KPKNL Sidoarjo.(Teks:Evisari /foto: Didik/Safiul)
FOTO-FOTO LAIN TERKAIT BERITA :





Jumat, 03 Januari 2014

PostHeaderIcon Mutasi Eselon III DJKN Desember 2013

in - out
in – out
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 1122/KM.1/UP.11/2013 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, berikut informasi selengkapnya : Mutasi Eselon III – 24 Desember 2013, atau klik disini
Kamis, 02 Januari 2014

PostHeaderIcon Update SIMAK BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB) Desember 2013

Update SIMAK BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB) Desember 2013, klik disini

Untuk yang mengalami bermasalah dengan nilaii penyusutan,  klik disini
Selasa, 31 Desember 2013

PostHeaderIcon Ralat Undangan Rekonsiliasi Data BMN Semester II 2013

Sehubungan dengan Undangan Rekonsiliasi Data BMN Semester II 2013 Nomor : S-1459/WKN.10/KNL.04/2013 tanggal 18 Desember 2013 untuk Satuan Kerja Jenis Kewenangan Kantor Daerah (KD), bersama ini dilakukan ralat/perubahan pelaksanaan rekonsiliasi sebagai berikut :

Tertulis :
Hari/Tanggai : Selasa s.d. Rabu / 14 s.d. 15 Januari 2014
Pukul : 08.00 s.d. 16.00 WIB
Tem pat : KPKNL Jember

Ralat : 
Hari/Tanggai : Rabu s.d. Kamis / 15 s.d. 16 Januari 2014
Pukul : 08.00 s.d. 16.00 WIB
Tem pat : KPKNL Jember

Demikian untuk menjadi maklum

Humas KPKNL Jember
Senin, 30 Desember 2013

PostHeaderIcon Ucapan Tahun Baru 2014


Sabtu, 28 Desember 2013

PostHeaderIcon DIRJEN KN : TOTALITAS DARI NILAI INALUM ITU SENDIRI LEBIH DARI 1 MILYAR DOLLAR AMERIKA

sumber : www.djkn.depkeu.go.id

Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiayanto pada Senin malam 23 Desember 2013 mengikuti rekaman acara Economic Challenges di Studio 2 MetroTV di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, acara talkshow dengan rating yang cukup tinggi membahas tentang situasi dan current issue ekonomi Indonesia. Pada edisi tersebut, Economic Challenges mengambil topik Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Edisi yang rencananya akan ditayangkan pada 30 Desember 2013 pukul 21.00 WIB di MetroTV dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kementerian Keuangan Hadiyanto, Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional (Dirjen KII) Kementerian Perindustrian Agus Tjahajana Wirakusumah dengan pembawa acara Suryopratomo.


Pada tanggal 6 Januari 1976, PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum), sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd, didirikan di Jakarta. PT Inalum dapat dicatat sebagai pelopor dan perusahaan pertama di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri peleburan aluminium selain membangun dan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Provinsi Sumatera Utara. Tepat 19 Desember 2013 kepemilikan Inalum beralih sepenuhnya ke Republik Indonesia dengan pembayaran sebesar 556,7 juta Dollar Amerika.
Menjawab pertanyaan apakah keuntungan yang bisa dirasakan rakyat Indonesia dengan pengalihan kepemilikan Inalum, Dahlan Iskan menjawab, “Hal yang nyata-nyata langsung hari itu juga dinikmati adalah bisa menyumbangkan listrik untuk Sumatera Utara sebesar 100 MegaWatt, yang kedua kebutuhan aluminium dalam negeri bisa lebih terjamin karena bisa disuplai dari Inalum”. Hadiyanto sebagai Dirjen KN menjabarkan Negara Indonesia mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari kompensasi yang dibayar, kas pada Inalum sendiri terdapat dana sekitar 400 juta Dollar Amerika ditambah dengan inventori yang cukup besar. “Total nilai aset Inalum sendiri lebih dari 1 Milyar Dollar Amerika”, pungkas Hadiyanto. Dalam hal manajemen perusahaan Agus Tjahjana mengatakan sekarang PT Inalum berada dalam penguasaan Kementerian BUMN.


Berkaitan tentang status kepemilikan, Dirjen KN menyatakan saat ini PT Inalum menjadi 100 persen BUMN milik negara 
dan secara akunting adalah aset negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Salah satu fungsi dari Kementerian Keauangan adalah melakukan investasi, kita yakin ke depan Inalum bisa memberikan keuntungan deviden dan peningkatan pembayaran pajak serta multiplier effect di berbagai sektor”, tambah Hadiyanto. Sebagai penutup Dahlan Iskan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dirjen KN dan Dirjen KII yang telah bekerja keras dalam pengambilalihan PT Inalum. (humas)

FOTO-FOTO LAIN TERKAIT BERITA






Selasa, 24 Desember 2013

PostHeaderIcon Simulasi Pemadaman Api Untuk Kenyamanan Stakeholder

sumber : www.djkn.depkeu.go.id

Jember - Sebagai salah satu pelayanan kepada stakeholders, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, pada Jumat 20 Desember 2013 lalu mengadakan kegiatan simulasi pemadaman api bagi pegawai, anggota satpam dan office boy di KPKNL Jember. Simulasi pemadaman api tersebut mendatangkan instruktur yang berpengalaman di bidang pemadaman kebakaran. Peserta simulasi diberikan pengertian tentang jenis-jenis api dan cara pemadamannya.
Sebelum diadakan simulasi pemadaman api, seluruh pegawai KPKNL Jember mengikuti kegiatan senam rutin hari Jumat. Setelah mengikuti senam pagi, pegawai KPKNL Jember berkumpul di halaman kantor untuk mengikuti simulasi pemadaman api. Kasubbag Umum KPKNL Jember Anita Dhamajanti meminta kepada peserta simulasi pemadaman api untuk serius mengikuti arahan dari instruktur dan mempraktekkan secara langsung cara pemadaman api yang benar. Menurut Anita, simulasi pemadaman api ini sebagai tindakan pencegahan apabila terjadi kebakaran dan memberikan perasaan aman kepada mitra kerja/stakeholders KPKNL Jember.
Pada kesempatan yang sama, Agus Ruhimat, Wakil Komandan Satuan Pengamanan (Satpam) KPKNL Jember menyambut antusias pelaksanaan simulasi pemadaman api, karena sangat bermanfaat bagi anggota Satpam dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan KPKNL Jember. Apabila terjadi kebakaran, kami siap melakukan tindakan pencegahan, sehingga dapat meminimalisir kerugian dari kebakaran tersebut, sambungnya.
   
Agus Hari Widodo, Kepala KPKNL Jember menyampaikan arahannya dalam kegiatan tersebut, berikanlah kenyamanan dan rasa keamanan kepada stakeholders, salah satunya dengan sigap dalam menangani bahaya kebakaran yang dapat terjadi sewaktu-waktu. "Apabila stakeholders sudah merasa nyaman dengan pelayanan kita, maka mereka akan puas, yang ujungnya meningkatkan citra positif bagi KPKNL Jember dan DJKN secara umum", pungkas Agus H.W. (Oleh : M. Eko Agus Y. – KPKNL Jember)
FOTO-FOTO LAIN TERKAIT BERITA :










Informasi Layanan

Pencarian

Memuat...

SIMAK BMN 2011

SIMAK BMN 2011
klik gambar utk download

Berlangganan Berita KPKNL Jember, masukkan email anda


klik utk download layanan unggulan DJKN

Informasi / Pengumuman Lelang

Informasi / Pengumuman Lelang
Klik gambar untuk informasi lelang

Media Kekayaan Negara

Media Kekayaan Negara
klik gambar untuk lihat Media KN 05 GRATIS !!!

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 dapat diunduh di sini.

Kurs Lengkap klikbca

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga